Desa Belo

Kabupaten Bima
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Loading

Website Resmi Desa Belo

Kec. Palibelo Kab. Bima

Statistik Pengunjung

Hari ini	:	130
Kemarin	:	221
Total Pengunjung	:	959.919
Sistem Operasi	:	Unknown Platform
IP Address	:	216.73.217.11
Browser	:	Mozilla 5.0

Tema Pro

DeNava v202.10

Pemerintah Desa

AKHMAD

Kepala Desa

AHMAD

Sekretaris Desa

NURWAHIDAH

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

AHMADIN

KEPALA BIDANG URUSAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN

SYARIFUDDIN

KEPALA BIDANG URUSAN KEUANGAN

ABDUL HAIR

KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAK

AMIRUDDIN

KEPALA SEKSI KEMASYARAKATAN

RIDWAN

KEPALA BIDANG URUSAN UMUM DAN ASET

ISKANDAR

KEPALA DUSUN RATO

M. JAFAR

KADUS UMA MEE

ITA NUR ATHIATURRAHMAN

OP.SID

Desa	:	Belo
Kecamatan	:	Palibelo
Kabupaten	:	Bima
Provinsi	:	Nusa Tenggara Barat
Kode Desa	:	5206182002
Kode Pos	:	84173
Alamat Kantor	:	Jalan Syekh Subuh Palibelo

085339132347

[email protected]

Desa Belo

Kec. Palibelo, Kab. Bima
Prov. Nusa Tenggara Barat

Desa Belo

Hari Libur Nasional

Tahun Baru Islam 1448 H

Hari
Jam
Menit
Detik

Info

Selamat datang di Website Resmi Desa Belo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat

Berita Desa

Komentar Terbaru

MUHAMMAD

15 Juli 2021 06:24:49

Mantap pak kades, maju terus semoga desa belo menjadi contoh...

Gufran

18 Januari 2021 13:43:10

mantap....smoga draf rancangan perdes nya dpt bener bener semakin membuat masy lebih teratur dan merasa...

Konten Populer

2.243 Kali
FAKTA DIBALIK MITOS "JUMBA JAO" DI KABUPATEN BIMA...

1.836 Kali
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Belo Kecamatan...

1.647 Kali
PENIKMAT "SAMBO" RAMAIKAN TAMAN UMA ME'E BELO-PALIBELO...

1.519 Kali
Yuliati Basri, S.Hut.,MM. Dorong Pemdes Belo Kembangkan...

1.460 Kali
NENEK USIA 87 TAHUN UNGGULI LAWAN PADA AJANG LOMBA...

1.429 Kali
DESA BELO-PALIBELO BANJIR PRESTASI DI TAHUN 2022...

1.389 Kali
Kantor Pertanahan Kabupaten Bima Gandeng Desa Belo-Palibelo...

Kategori

Berita Desa

14-05-2025 13:28:26

293 Kali

ITA NUR ATHIATURRAHMAN

wartadesabelopalibelo-Kasus sengketa tanah yang dialami warga Desa Belo yang diklaim oleh Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bima mencuat sejak dilakukan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan dua jalur Talabiu-Dore. Tanah yang di Wakafkan oleh orang tua pemohon /ahli waris diklaim oleh Pemda melebihi luas yang telah ditetapkan oleh Bupati Bima pada tahun 2007. Berdasarkan SK Bupati Bima bahwa tanah dimaksud hanya diambil untuk penggunaan jalan dua jalur Talabiu-Dore tetapi dalam penguasaannya melebihi dari luas yang dimaksud, sehingga pihak Ahli Waris merasa keberatan terhadap penguasaan tersebut. Dari hasil pertemuan tersebut ditemukan ada kesalahan administratif yang dilakukan sehingga diterbitkan sertipikat Hak Pakai atas nama Pemda Bima tahun 2006. Penerbitan sertipikat Hak Pakai tersebut tahun 2006 sedangkan SK Bupati Bima tentang penggantian tanah yang dipakai untuk jalan diterbitkan pada tahun 2007 dan luasnya hanya pada kebutuhan jalan dan bukan pada luas keseluruhan bidang tanah.

Musyawarah dipimpin oleh Asisten I Setda Bima yang mewakili Sekda Bima pada hari ini Rabu (14/05/2025) turut dihadiri Bagian Hukum Setda Bima, PUPR, Bagian Aset, BPN Bima, Kades Belo, Nadzir Desa Belo dan Pemohon (ahli waris)

"Saya berharap agar musyawarah ini harus mengikuti prosedur yang berlaku karena ini menyangkut aset Pemda dan tentunya tidak merugikan semua pihak" tandas Fatahullah Asisten I Setda Bima.

"Dari hasil analisis yang kita lalui memang ada kesalahan administratif sehingga masyarakat merasa dirugikan sehingga kita akan segera mengeluarkan surat untuk pengajuan pembatalan sertipikat pada BPN Bima" lanjutnya.

Kades Belo-Palibelo Akhmad Fansuri paparkan tentang proses peralihan hak masyarakat ke Hak Pakai Pemda Bima yang lebih awal dibandingkan dengan SK Bupati serta luas yang ditunjuk juga berbeda antara sertipikat dengan SK Bupati.

"Kami berharap agar pemerintah Daerah segera menerbitkan surat pembatalan Sertipikat ke BPN agar hak masyarakat dapat dikembalikan ke Pemilik Hak yang sebenarnya" ungkap Akhmad Fansuri.

Hasil keputusan rapat menetapkan akan dilakukan proses pembatalan sertipikat ke BPN tentunya melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku.