wartadesabelopalibelo- Peran Sistem Bisa Satu Data (SIBISA) dalam menghimpun, serta menyajikan data sektoral sebagai bentuk pelaksanaan dan implementasi keterbukaan informasi publik menjadi penting perannya dalam mencapai Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kabupaten Bima.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Bima, Ir. Syaifuddin dalam Lokakarya Pemetaan Permasalah Tata kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Kabupaten Bima Tahun 2023 di Aula Hotel Marina Inn Selasa, ( 23/9/2023).

Ditekankannya, pengelolaan data yang akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan diperlukan peran aktif serta kontribusi dari seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima.

"Kontribusi dari seluruh stakeholder terutama Perangkat Daerah dalam menghimpun dan penyediaan data sektoral menjadi sangat penting, " ujar Ir. Syaifuddin menutup penyampaiaannya.

Lokakarya yang dibuka oleh Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bima Taufik ST, MT, turut didampingi Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Bima, Ir Syarifuddin, Perwakilan Bappeda Provinsi NTB, Ismail dan Ifa Nurilmi. Biro Pemerintahan dan OTDA Setda Provinsi NTB, Junaryono Haryadi dan Lead SKALA NTB Anja Kusuma.

Hadir dalam Lokarya yakni, perwakilan Dinas Kesehatan Kab. Bima, Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Bima, Dinas Sosial Kab. Bima, Badan Pusat Statistik Kab.Bima, Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Bima, BPBD Kab. Bima, SAT POL-PP Kab. Bima, serta DP3AP2KB Kab. Bima.

Dalam sambutannya, Taufik, ST., MT memaparkan capaian-capaian SPM di Kabupaten Bima. Selain itu, disampaikan Tata Kelola SPM menjadi urusan wajib untuk menjadi komitmen bersama dalam implementasi amanat undang-undang.

"Sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk mewujudkan amanat undang-undang dan saya berharap mudah-mudahan SKALA dapat memfasilitasi Pemerintah Kabupaten Bima dalam upaya peningkatan tata kelola SPM di Kab. Bima, " ujar Taufik.

Pada kesempatan yang sama, Anja Kusuma selaku Lead SKALA NTB menyampaikan bahwa SKALA berfokus pada penguatan elemen strategis pada sistem pemerintah daerah di Indonesia.

Dijelaskan Anja. SKALA hadir dengan tujuan mendukung pengurangan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia melalui peningkatan ketersediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal. 

"SKALA akan memprioritaskan penyandang disabilitas, kebutuhan perempuan dan kelompok rentan lainya, " papar Anja.

Diketahui, SKALA merupakan sebuah program kerja sama dari Kedutaan Besar Australia berkolaborasi dengan Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mendukung pengurangan kemiskinan dan ketimpangan melalui peningkatan ketersediaan layanan Dasar.

[Tim Komunikasi Publik Dinas Kominfo dan Statistik Kab.Bima]